PRABUMULIH, jendelaindonesiaonline.com — PT Zona Merah Multimedia melalui media Zona Merah kembali melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada pimpinan DPRD Kota Prabumulih. Permohonan tersebut berkaitan dengan dugaan pengalihan alur anak Sungai Kelekar di kawasan lahan dan bangunan gedung Citimall Prabumulih, yang berlokasi di Kelurahan Gunung Ibul Timur, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.

Pengajuan RDP kedua ini dilakukan setelah surat permohonan pertama yang disampaikan Zona Merah belum mendapatkan respons positif dari pimpinan DPRD Kota Prabumulih.
Pimpinan Umum Zona Merah, Fandri Heri Kusuma, C.PS, C.IJ, C.Neg, mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat permohonan RDP dengan Nomor 028/PT.ZMM/PBM/IX/2026 tertanggal 14 September 2026.
Namun, hingga saat ini, pihaknya mengaku belum memperoleh tanggapan positif terkait tindak lanjut permohonan tersebut.
Atas dasar itu, Zona Merah kembali mengirimkan surat permohonan kedua dengan Nomor 043/PT.ZMM/PBM/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026, yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kota Prabumulih agar segera menjadwalkan pelaksanaan RDP guna membahas persoalan tersebut.
“Kami telah menyampaikan surat permohonan RDP pertama pada 14 September 2026. Namun, sampai saat ini belum ada respons positif yang kami terima. Karena itu, kami kembali melayangkan surat kedua dengan harapan pimpinan DPRD Kota Prabumulih segera memberikan tindak lanjut dan menjadwalkan RDP,” ujar Fandri.

Menurutnya, persoalan dugaan pengalihan alur anak Sungai Kelekar tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat keberadaan alur sungai berkaitan dengan fungsi tata air, pengelolaan lingkungan, serta kepentingan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Zona Merah menilai, forum RDP merupakan salah satu mekanisme penting bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, mempertemukan pihak-pihak terkait, serta meminta penjelasan dan klarifikasi atas persoalan yang menjadi perhatian publik.
Melalui forum tersebut, diharapkan dapat dilakukan pembahasan secara terbuka dan objektif dengan menghadirkan instansi teknis maupun pihak-pihak terkait untuk menjelaskan kondisi alur anak Sungai Kelekar di kawasan Citimall Prabumulih.
Fandri menegaskan, pengajuan RDP ini bukan dimaksudkan untuk mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan upaya mendorong klarifikasi, transparansi, serta kepastian informasi mengenai persoalan yang dipertanyakan.
“Kami ingin persoalan ini dibahas secara terbuka melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Hal-hal yang masih menjadi dugaan perlu diklarifikasi berdasarkan data, dokumen, dan keterangan dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, masyarakat bisa memperoleh penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga berharap pimpinan DPRD Kota Prabumulih dapat memberikan perhatian terhadap surat permohonan kedua tersebut dan segera menentukan jadwal pelaksanaan RDP.
Menurut Fandri, tindak lanjut atas surat permohonan masyarakat maupun lembaga yang menyampaikan persoalan untuk kepentingan publik menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang baik antara lembaga legislatif dan masyarakat.
Zona Merah menyatakan akan terus mengawal persoalan ini secara profesional melalui mekanisme jurnalistik dan jalur kelembagaan yang tersedia, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan informasi, serta hak jawab pihak-pihak terkait.
Kini, tindak lanjut surat permohonan RDP kedua tersebut menjadi perhatian. Publik menantikan langkah pimpinan DPRD Kota Prabumulih untuk menjadwalkan forum pembahasan agar dugaan pengalihan alur anak Sungai Kelekar di kawasan Citimall Prabumulih dapat diklarifikasi secara terbuka dan objektif.
(Fa)
















