MUARA ENIM, Jendela Indonesia – Terhitung sejak bulan Juni 2025 yang lalu, Pimred Zona Merah Fandri Heri Kusuma melalui Perwakilan Redaksi Zona Merah Kecamatan Rambang Niru Joko Dianto telah menyoroti dan mengkritisi adanya rangkap jabatan pada pemerintah desa khususnya di Kabupaten Muara Enim.
Bahkan terakhir Pimred Zona Merah Fandri Heri Kusuma telah berkomunikasi langsung dengan staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muara Enim terkait dengan adanya rangkap jabatan maupun double job sekretaris desa (sekdes) pada pemerintahan desa Gerinam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga desa Gerinam, dan hasil konfirmasi langsung dengan kepala desa (kades) Gerinam dan juga kepala desa (kades) Muara Emburung bahwa memang benar ada sekretaris desa (sekdes) di desa Gerinam yang saat ini merangkap sebagai karyawan swasta pada salah satu perusahaan di desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim.
Dari beberapa laporan dan pengaduan masyarakat desa di Kabupaten Muara Enim yang diterima oleh Redaksi Zona Merah disinyalir masih banyaknya perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Muara Enim yang menjalankan rangkap jabatan maupun double job, baik sebagai karyawan swasta maupun sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) entah itu sebagai guru, tenaga kesehatan maupun rangkap lainnya.
Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 17 Februari 2025 dengan surat Nomor : 2302 / B-KB.01.01 / SD / J / 2025 perihal Jawaban Atas Permohonan Tanggapan Terhadap Permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima PPPK yang disampaikan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta untuk segera mensosialisasikannya kepada seluruh kepala desa (kades) untuk dapat menjadi dasar dan rujukan dalam menertibkan rangkap jabatan yang selama ini berlangsung di pemerintahan desa khususnya dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5321 / B-AU.02.01 / SD / CI / 2025 tanggal 29 Mei 2023 hal Rekomendasi Penyelesaian Status Kepegawaian PPPK Menjadi Calon Kepala Desa, disampaikan bahwa Pegawai PPPK diangkat untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah dan terikat pada perjanjian kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian yang didalamnya antara lain berisi target kinerja yang diharapkan dari PPPK yang bersangkutan sehingga apabila PPPK merangkap jabatan lain akan mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan yang harus dijalankan sesuai dengan jabatannya sebagai PPPK serta target kinerja yang telah disepakati.
Dengan demikian, bagi kepala desa (kades) atau perangkat desa yang telah lolos seleksi PPPK agar memilih salah satu jabatan tersebut mengingat yang bersangkutan setelah diangkat sebagai PPPK harus memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja serta akan melaksanakan tugas dan beban kerja sebagai PPPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat berbenturan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan apabila merangkap sebagai kepala desa (kades) atau perangkat desa lainnya termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Muara Enim.
Hal tersebut diatas merupakan sebagian dari isi surat BKN yang ditanda tangani oleh Dr. Halim, SH,.MH atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
Fandri berharap dengan adanya pemberitaan ini, baik kepala desa (kades) maupun pihak-pihak terkait untuk segera membenahi sistem pemerintahan di desa terutama pada aspek pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar tidak ada lagi perangkat desa yang melakukan rangkap jabatan maupun double job.
















