Palembang, Jendelaindonesiaonline.com – Kasus dugaan pengeboran sumur minyak bumi secara tidak sah di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, semakin mengundang pertanyaan setelah ditemukan dugaan keterlibatan RT setempat, Saimun. Minggu (01/03)2026).
Padahal saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu (27/02/2026), Saimun menyatakan tidak mengetahui adanya kegiatan pengeboran tersebut. “Saya tidak tahu menahu, orang datang ya kita terima,” ujarnya.
Namun, dari sumber terpercaya diketahui bahwa Saimun malah diduga menjual lahan untuk tujuan pengeboran dan mendapatkan keuntungan sebesar 20%.
Hal ini menjadi titik fokus utama karena menunjukkan kemungkinan ada kesalahan dalam tanggung jawabnya sebagai pemimpin tingkat RT, bahkan dugaan partisipasi dalam aktivitas yang jelas melanggar hukum.
Kasus yang telah dilaporkan secara resmi oleh Budi Rizkiyanto (Penggiat Kontrol Sosial Sumsel) bersama koalisi penggiat kontrol sosial, elemen pengawas masyarakat, dan media massa ke Kapolda Sumatera Selatan pada Selasa (24/02/2026) juga mengungkapkan bahwa aktivitas ilegal ini tidak hanya pekerjaan tangan-tangan liar.
Diduga terkait pejabat Perumda Sei Sembilang dengan inisial AH beserta anak buahnya, bahkan Direktur Utama Perumda sendiri telah mengakui bahwa tim pelaksana lapangan merupakan bagian dari struktur perusahaan daerah tersebut, meskipun tidak ada izin operasional resmi dari Kementerian ESDM Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (diamandemen 2025), praktik pengeboran tanpa izin termasuk tindak pidana serius. Bahkan, pihak yang memberikan tanah untuk kegiatan tersebut dan menerima keuntungan juga dapat dianggap sebagai pelaku atau pihak yang membantu pelanggaran hukum.
Pasal terkait dalam UU tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi, atau memfasilitasi kedua aktivitas tersebut tanpa izin resmi akan dikenai sanksi berat, hingga 15 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga mengatur larangan eksplorasi dan eksploitasi minyak tanpa izin. Pasal 52 juncto Pasal 40 angka 7 dari UU tersebut menyatakan bahwa pelaku atau pihak yang mendukung aktivitas ini dapat dikenai sanksi pidana dengan penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp 60 miliar.
Pemerintah juga telah menegaskan bahwa mengelola rembesan minyak ilegal atau memfasilitasi penggunaan tanah untuk pengeboran tanpa izin sama dengan penambangan tanpa izin, yang dapat dikenai ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda Rp 300 miliar sesuai ketentuan UU Migas.
Perlu diperhatikan bahwa meskipun Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengizinkan pengeboran sumur minyak rakyat secara legal dengan syarat menjual hasilnya ke perusahaan migas resmi seperti Pertamina atau KKKS, namun hingga saat ini aktivitas yang tidak memiliki izin tetap dianggap ilegal.
Pemerintah juga tengah melakukan inventarisasi sumur minyak rakyat untuk penataan dan legalisasi, namun proses ini tidak menjadi alasan untuk melakukan kegiatan ilegal sebelum mendapatkan izin resmi.
Kesalahan Saimun dalam menyembunyikan atau mendukung aktivitas ilegal ini menjadi bagian dari kekerasan sistemik yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak masyarakat lokal atas sumber daya alam yang seharusnya menjadi kesejahteraan bersama.
Budi Rizkiyanto sekaligus perwakilan LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air/Gempita bersama rekan-rekannya telah mengumpulkan data terverifikasi dan mengajukan tiga permintaan utama: penyelidikan menyeluruh, pengembalian kerugian negara, dan tanggapan tertulis terkait tindak lanjut.
Suryadi (Itung), Dodiansah, serta perwakilan media akan terus mengawal kasus ini, termasuk mengecek kebenaran dugaan kesalahan dan keterlibatan Saimun dalam transaksi lahan untuk pengeboran ilegal tersebut.
Masyarakat menuntut agar pihak kepolisian tidak hanya menangani kasus pada tingkat perusahaan daerah, namun juga meneliti secara mendalam peran Saimun serta memberikan konsekuensi hukum yang sesuai tanpa pandang bulu.
















